Apakah kamu sedang mencari contoh pergolakan daerah? Jika itu benar, silahkan simak penjelasan yang akan kami berikan pada bawah ini!

Sejak era perjuangan kemerdekaan hingga dengan era reformasi, banyak sekali pemberontakan yang telah terjadi di negara Indonesia baik kecil ataupun besar.

Pemberontakan cukup banyak yang terjadi di masa revolusi fisik yaitu 1945 sampaj 1949. Ada pemberontakan yang berlatar belakang isu kedaerahan. Ada juga yang bermotif sebagai politik.

Pergolakan daerah merupakan suatu peristiwa yang mempermasalahkan isu di daerah setempat. Pengertian Pergolakan Daerah Pergolakan menurut kamus besar bahasa indonesia atau KBBI pergolakan merupakan suatu keadaan yang tidak tenang, kekeruhan didalam lapangan politik, huru- hara dan sebagai perjuangan hidup.

Pergolakan daerah yang berkaitan dengan kepentingan politik dapat di artikan sebagai suatu gerakan sosial vertikal dan juga horizontal yang di lakukan serentak dengan menggunakan berbagai cara untuk memaksakan kehendak juga cita- cita hanya demi kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok.

Pergolakan di daerah sering di warnai dengan adanya kerusuhan- kerusuhan dan juga tindakan separatis atau ingin memisahkan diri.

Daftar Isi

Faktor Penyebab Pergolakan Daerah

Program pembangunan yang di laksanakan tidak bisa memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat di lingkungan setempat
Ketidakstabilan pada situasi politik dan keamanan nasional
Kurang berfungsinya lembaga- lembaga yang mengkontrol masyarakat
Sarana- sarana komunikasi dan interaksi sosial antardaerah di berbagai bidang tidak bisa berjalan dengan baik
Masing- masing kelompok atau daerah mempunyai kesetiaan primordialisme yang sangat berlebihan
Terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di dalam masyarakat
Penyalahgunaan wewenang atau jabatan pemerintah daerah yang tak sesuai dengan norma dan juga budaya setempat.
Komunikasi sosial juga interaksi yang terhambat tidak tersampaikan dengan baik

Contoh Pergolakan Daerah

1) Pemberontakan APRA

APRA yaitu Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di bentuk oleh Kapten Raymond Westerling di tahun 1949. Ini merupakan milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal tentara tentara Belanda: KNIL, yang tidak setuju adanya pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Jawa Barat, yang saat itu masih negara bagian Pasundan

2) Peristiwa Andi Aziz

peristiwa Andi Aziz merupakan tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL (pasukan Belanda di Indonesia) kepada pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang bisa di jadikan pasukan APRIS oleh bagian di Negara Indonesia Timur (NIT).

Ketika akhirnya tentara Indonesia sudah benar- benar di datangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan untum memelihara keamanan, hal ini menyulut ketidakpuasan pada kalangan pasukan Andi Aziz.

Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan dapat di perlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS/TNI

3) Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

pemberontakan RMS merupakan pemberontakan yang di lakukan dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara sendiri.

4) Pemberontakan kartosuwiryo jawa barat 1948

Pemberontakan ini di sebabkan karena Kartosuwiryo ingin mengamalkan al-qur’an dan ingin mendirikan Negara Islam Indonesia. Kartosuwiryo menolak Perjanjian Renville, karena di anggap nantinya akan mempersempit wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

5) PKI madiun 1948

Pemberontakan ini di pimpin oleh Musso yaitu pengaruh PKI yang dimulai sejak masa pendudukan Jepang mulai melemah di tambah dengan kekecewaatn yang di rasakan oleh golongan PKI terkait Perjanjian Renville. PKI ingin kekuasaan mereka di kembalikan di bawah pemerintahan Amir Sjafruddin.

Akibat Terjadinya Pergolakan Daerah

Timbulnya gangguan keamanan dan terdapat perlawanan yang menyebabkan suasana tidak kondusif
Terjadinya perubahan negatif yang ada di dalam kehidupan masyarakat
Adanya kerugian material dan juga non material bagi masyarakat juga negara.

Cara Mengatasi Pergolakan Daerah

Menyusun rencana pembangunan yang mengarah terhadap kualitas hidup masyarakat
Lembaga sosial kemasyarakatan harus di fungsikan dengan baik dan optimal sebagai kontrol sosial.